Perencanaan PHCI: Voice, Akses, dan Kontrol Masyarakat
Arlin Adam
FC Barru
Proses perencanaan program PHCI kali ini memasuki momentum tahun ketiga dalam periodisasi program PRIMA KESEHATAN di Sulawesi Selatan. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki warga desa merupakan modal sosial yang efektif dalam mengoraganisasikan berbagai potensi PHCI untuk menelorkan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Harapan kita tentunya hasil perencanaan merupakan refleksi atas masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat agar sikap kepemilikan (ownership ) tertanam dalam setiap hati nurani warga yang akhirnya bertransformasi menjadi partisipasi yang kreatif. Iklim ini hanya dapat digapai jika dan hanya jika prinsip perencanaan partisipatif secara konsisten dipraktekkan oleh para pengurus PHCI.
Selama saya mendampingi PHCI, Saya memperhatikan setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) makna penting yang terkandung pada proses perencanaan program PHCI yaitu suara rakyat (voice), akses, dan kontrol. Voice berarti warga desa mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya, akses adalah penempatan anggota masyarakat pada posisi subyek yang mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan, sedangkan kontrol dapat dijelaskan sebagai peranan warga untuk menilai dan mengawasi sendiri aktivitasnya. Saat tiga makna ini menyatu, maka cita-cita untuk melahirkan perubahan besar bukanlah hanya sekedar impian.
Suara Rakyat (Voice)
Cukup lama masyarakat dibungkam oleh sistim yang cenderung didominasi oleh pemerintah (government) dalam kaitan metodologi perencanaan program untuk masyarakat hanya disusun menurut asumsi dan kesepakatan dikalangan birokrat. Akibatnya, terjadi jurang antara program dan kebutuhan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sendiri. Perasaan malas dan ketergantungan warga terhadap pemerintah merupakan situasi susulan yang menyertai pendekatan tersebut. Titik kritisnya, warga beranggapan bahwa masalah yang mereka hadapi bukanlah masalahnya, akan tetapi merupakan masalah pemerintah. Anggapan seperti ini kemudian menuntun masyarakat dalam merespon setiap program pemberdayaan yang ada. Tidak mendidik, kejam, dan tidak masuk akal, karena itu, sistim dan pendekatan seperti ini perlu diubah secara ekstrim.
Model perencanaan PRIMA KESEHATAN dapat dikatakan sebagai titik balik model perencanaan yang dikembangkan selama ini yang cenderung normative. Keputusan perencanaan yang berorientasi pada keinginan masyarakat adalah penekanan yang coba dipraktekkan oleh kelompok PHCI di desa. Keinginan itu identik suara rakyat (voice) yang kedengarannya memang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan dahsyat.
Suara-suara rakyat itu menjelma menjadi program-program inovatif yang kita tidak pernah duga selama ini. Ada warga yang menyuarakan kebersihan pekarangan rumah, ada yang mendendangkan lagu-lagu posyandu dan gizi balita, ada yang meneriakkan bantuan dana pemerintah, dan ada pula yang membisikkan kinerja puskesmas. Anehnya suara-suara itu belum banyak didengarkan secara seksama oleh para decision maker kita. Ironisnya, suara itu hanya menjadi bunyi yang masuk di telinga kanan dan keluar melalui telinga kira (itu kalau dua telinganya). Memang kemampuan mendengar merupakan kemampuan tersulit dalam peristiwa komunikasi.
Cacat pendengaran nampaknya mulai perlahan-lahan disembuhkan oleh keberadaan PHCI di desa target PRIMA KESEHATAN. Perhatian pemerintah khususnya pemerintahan desa dan sektor kesehatan (Dinas Kesehatan Kab) mulai muncul dan memberikan arti penting dalam setiap tahapan penggerakan program. Motivasi para petugas kesehatan dan aparat desa dalam porsinya yang cukup telah merangsang semangat masyarakat untuk berbuat dan bekerja demi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Pendek kata, PHCI di desa sudah menjadi obat generic terhadap penyakit ketulian yang baik siapa saja yang tidak bias mendengarkan suara termasuk masyarakat sendiri.
Akses
Tidak dipungkiri model perencanaan PHCI meningkatkan akses warga dalam memikirkan sendiri masalahnya dan solusi yang mungkin dilaksanakan, sampai pada gerakan aksi penanggulangannya. Ini berarti warga mengalami reposisi peranan dari obyek menjadi subyek pembangunan.
Sebagai subyek, ia dituntut untuk dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan dirangsang agar dapat menciptakan perubahan dengan potensi yang dimilikinya. Peran pemerintah dan sektor lainnya hanyalah menfasilitasi bagaimana subyek dapat bergerak secara optimal. Warga memerlukan pembelajaran yang terencana dan sistimatis agar dinaungi oleh iklim kondusif untuk berbuat lebih banyak lagi.
Metode pelatihan dan bimbingan yang dipraktekkan oleh KIT (kabupaten Implementation Team) pada tahapan perencanaan PHCI merupakan penjabaran konkret dari peran pemerintah sebagai fasilitator. Dengan metodologi ini, maka sikap kepercayaan diri masyarakat tumbuh berkembang menjadi kunci pintu terbukanya akses informasi dan fasilitas untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup.
Tersedianya informasi kesehatan di posyandu dan puskesmas, serta tempat-tempat umum, aktifnya kader kesehatan melayani warga, pemihakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, menyatunya program pemerintah dan kebutuhan masyarakat adalah contoh-contoh aksesibilitas yang dihasilkan oleh PHCI.
Pelibatan PHCI dalam keputusan pembangunan melalui musrembang tingkat desa merupakan fenomena menarik dalam membahas akses masyarakat. Ada perbedaan mendasar tentang nuansa program kesehatan tingkat desa saat PHCI belum ada. Usulan perencanaan tingkat desa sebelumnya lebih banyak dalam konteks pembangunan fisik. Namun sejak keterlibatan PHCI, gerakan penyadaran masyarakat untuk hidup sehat mulai mewarnai usulan program dari desa.
Tinggal kita mengharapkan adanya konsistensi dari pemerintah dalam mengambil keputusan sebagaimana apa yang sudah ditawarkan oleh masyarakat tingkat bawah sebab dalam beberapa kasus, biasa terjadi perencanaan berbeda dengan implementasi. Memang keanehan kadang-kadang masih terjadi dalam masa transisi pelimpahan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat.
Kontrol
Prosedure dan tatacara perencanaan PHCI menggambarkan adanya kontrol dalam segala arah. Kontrol vertical terjadi melalui mekanisme pengawasan dari KIT, kontrol horizontal melalui mekanisme pengawasan sesama anggota PHCI, dan kontrol diagonal saat staf PRIMA KESEHATAN bersama konsultan lapangan melakukan proses penilaian terhadap semua tahapan aktivitas PHCI. Kontrol horizontal (sesama masyarakat) adalah paling penting ditekankan.
Kata kontrol bukan berarti menyiratkan makna ketidakpercayaan, akan tetapi lebih penekanannya pada kemampuan warga untuk melakukan penilaian kritis terhadap keputusan yang sudah mereka buat sendiri, termasuk penilaian terhadap keputusan pemerintah. Artinya, keberadaan PHCI di desa diharapkan mendorong proses pembelajaran warga untuk menilai masalah kesehatannya sehingga memunculkan kesadaran kolektif untuk berpartisipasi.
Dalam meningkatkan kontrol sesama warga, PHCI melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan program, setidak-tidaknya orang kunci yang berpengaruh. Sekalipun pelibatan anggota masyarakat dalam perencanaan terbatas, namun hasil-hasil keputusan PHCI selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat desa. Pengetahuan terhadap keberadaan PHCI yang dimiliki oleh masyarakat merupakan panduan dalam melakukan penilaian. Kontrol tanpa informasi menghasilkan kekacauan sosial. Dengan demikian, PHCI bersama dengan KIT dituntut untuk terus mendistribusikan informasi secara merata.
Jika kontrol masyarakat melekat dalam proses pembangunan kesehatan, maka kita akan menemukan konstruksi bangunan masyarakat yang indah, sehat, dan kokoh. Segera wujudkan, lebih cepat lebih baik.
Sumber:
Pemikiran pribadi berdasarkan pengalaman mendampingi masyarakat desa dalam program PRIMA KESEHATAN